Aliansi Perokok Indonesia ..::: A P I :::...

Industri Rokok Asing Sedot Uang Masyarakat Miskin

2009-06-21T08:34:00.000-07:00

20 Juni 2009 00:31 WIB 0 Komentar

JAKARTA--MI: Peneliti Lembaga Demografi Fakultas Ekonomi Univesitas Indonesia Abdillah Ahsan di Jakarta, Jumat (19/6) mengatakan investasi British American Tobacco (BAT) terhadap industri rokok Bentoel mengakibatkan perpindahan uang masyarakat miskin ke investor asing meningkat.

"Sebanyak 12 juta rumah tangga miskin di Indonesia merupakan konsumen rokok, sementara perusahaan Bentoel sahamnya 85 persen dimiliki asing, ditambah lagi 97 persen saham Sampoerna yang sebelumnya dibeli oleh Philip Morris," kata Abdillah.

Menurut dia, setiap bulannya alokasi uang rumah tangga miskin untuk merokok sebesar Rp117 ribu, yang berarti lebih besar dibandingkan dana Bantuan Langsung Tunai (BLT) yang hanya sebesar Rp100 ribu. Dengan demikian, katanya, rumah tangga miskin yang mengkonsumsi rokok cenderung mengorbankan kebutuhan pokok rumah tangga.

Rendahnya pengendalian produksi rokok oleh pemerintah, kata Abdillah, mengakibatkan investasi asing masuk dengan bebas ke Indonesia. "Industri rokok Indonesia dibeli dengan harga diatas pasar, namun BAT telah memprediksi peningkatan penjualan," katanya.

Selain itu, rendahnya upah buruh dan petani tembakau di Indonesia menjadi peluang investor asing untuk mendapatkan keuntungan lebih besar. "Upah buruh di Indonesia sekitar Rp96 ribu per bulan dan upah petani tembakau Rp413 ribu per bulan," kata Abdillah. (Ant/OL-03)

Indonesia Protes Rokok Kretek Dilarang AS

2009-05-26T23:33:00.000-07:00

Ekspor kretek akan terpengaruh, meski kretek Indonesia tidak sepenuhnya berada di AS.

VIVAnews - Pemerintah Indonesia sempat menyatakan protes terhadap ketentuan Tobacco Bill yang sedang dipersiapkan pemerintah Amerika Serikat (AS).

Pasalnya, Tobacco Bill merupakan produk hukum AS yang melarang rokok bercitarasa (flavoured) sigaret dikonsumsi masyarakat di sana. Produk hukum tersebut dikeluarkan untuk mencegah perokok anak-anak semakin meningkat di negara Paman Sam.

"Kita protes, karena ini diskriminatif," kata Menteri Perdagangan Mari Elka Pangestu usai rapat kerja dengan Komisi Perdagangan dan Perindustrian DPR RI, Selasa malam, 19 Mei 2009.

Diskriminasi yang dimaksud Mari, terkait dengan pelarangan rokok kretek yang menurut pemerintah Amerika Serikat masuk dalam kategori rokok bercitarasa sigaret. Sedangkan rokok menthol yang sebenarnya masuk kategori tersebut, ternyata tidak dilarang dikonsumsi.

"Menthol tidak masuk kategori tapi kok kretek masuk, ini tidak adil," katanya.

Padahal, Mari menambahkan, data empiris menunjukkan konsumsi rokok kretek pada anak-anak yang umurnya di bawah 25 tahun hanya sebesar tiga persen. Sedangkan rokok menthol dikonsumsi hingga 25 persen.

"Ada hal-hal yang secara empiris tidak objektif. Sebab itu, pemerintah Indonesia telah melayangkan surat protes bahwa regulasi tersebut dinilai diskriminatif," ujar Mari.

Menurut Mari, Tobacco Bill saat ini sedang dalam pembahasan senat dan belum sepenuhnya disahkan menjadi sebuah produk hukum. Pembahasan soal pelarangan rokok ini diakui dirinya sudah dilakukan pemerintah AS bertahun-tahun yang lalu, namun baru pertama kali ini sampai ke senat.

"Pemerintah akan melihat dulu apakah aturan ini jadi dikeluarkan atau tidak, baru dipikirkan langkah-langkah mengantisipasi," katanya.

Mari mengakui, ekspor kretek akan terpengaruh meski kretek Indonesia tidak sepenuhnya berada di AS melalui ekspor. "Ada produsen seperti Djarum yang punya pabrik di Brazil mungkin memasok ke sana juga," ujarnya tanpa menyebut berapa besar nilai ekspor kretek ke AS.
• VIVAnews

25 Persen Perokok Pemula Akan Terus Merokok

2009-04-06T00:42:00.000-07:00

Selasa, 24 Februari 2009 | 12:09 WIB

TEMPO Interaktif, Jakarta: Ahli paru-paru dari Fakultas Kedokteran Universitas indonesia, Menaldi Rasmin, mengungkapkan bahwa 25 persen perokok pemula akan terus merokok.

Hal tersebut diungkapkan Menaldi dalam diskusi bertema rokok di Hotel Millenium, Jakarta, Selasa (24/2). Menurut Menaldi, para remaja ingin dianggap gagah ketika merokok. "Ini menyeramkan karena memicu ketergantungan," tambah Menaldi.

Perokok di Indonesia, katanya, 80 persennya merokok kretek. Rokok tanpa informasi kandungan zat kimia ini justru kadar tar dan nikotinnya 2-3 kali lebih tinggi daripada rokok filter.

Menaldi menambahkan bahwa adiksi nikotin yang melekat di otak 5-10 kali lebih kuat dari pada narkotika. Efek tenang yang dikeluarkan nikotin merupakan pemaksaan hormon dopamine (hormon penimbul ketenangan). Akibat dipacu, maka per tahunnya produksi dopamine meningkat dan menimbulkan kecanduan.

Konsumsi rokok kretek di desa, tambah Menaldi, diperkirakan mencapai 80 persen dari pada kota yang hanya 60 persen.

Ia menyayangkan perokok yang menghabiskan seperempat penghasilannya untuk rokok dan mengabaikan biaya utama kehidupannya. "Mereka mengutuk pemerintah biaya sekolah mahal, tapi rokoknya jalan terus," ucap Menaldi.

Psikolog dari Universitas indonesia Rita Damayanti mengatakan kecenderungan merokok ditemukan pada sekolah-sekolah tertentu.

Adapun fatwa haram merokok yang dikeluarkan Majelis Ulama Indonesia, peneliti Lembaga Demografi Universitas indonesia Abdillah Ahsan menilai itu kurang efektif. Alasannya, perokok berusia di bawah 20 tahun hanya tujuh persen dari populasi perokok. Begitupula perokok wanita ternyata hanya 4,5 persen, tanpa diketahui berapa wanita hamil yang merokok.

DIANING SARI

Mengendalikan Tembakau dan Rokok

2009-03-21T21:30:00.000-07:00

Sabtu, 21 Maret 2009 | 00:50 WIB

Keengganan pemerintah dan wakil rakyat meratifikasi Framework Convention on Tobacco Control (FCTC) alias Traktat Pembatasan Tembakau patut disayangkan. Negara ini seolah membiarkan warganya terjerembap dalam bahaya nikotin.

Para aktivis lembaga swadaya masyarakat pun telah menggugat Presiden dan Ketua DPR ke pengadilan karena sikap mereka itu. Namun, Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, yang mestinya memutus perkara tersebut pada 12 Maret lalu, menundanya hingga 1 April dengan alasan belum siap. Diharapkan putusan pengadilan bisa mendorong pemerintah dan DPR berubah sikap.

FCTC, yang disepakati pada 2003, berisi cetak biru untuk mengurangi permintaan dan pasokan tembakau dunia. Tujuannya melindungi anak-anak dan remaja dari (bahaya) rokok. Hingga tahun ini sudah 160 negara meneken traktat itu, dan Indonesia merupakan satu-satunya negara di Asia-Pasifik yang belum membubuhkan tanda tangan.

Dampak nikotin terhadap kesehatan manusia tak usah diperdebatkan lagi. Berdasarkan data Organisasi Kesehatan Dunia (WHO), rokok telah membunuh sepertiga hingga setengah dari total pecandunya di seluruh dunia. Diperkirakan 5,4 juta orang meninggal per tahun karena mengisap rokok. Di Indonesia, sekitar 200 ribu orang menjemput ajal karena benda bernikotin itu--dan 25 ribu di antaranya merupakan perokok pasif.

Berdasarkan sebuah penelitian pada 2007, jumlah perokok berusia 5 hingga 9 tahun di negeri ini meningkat empat kali lipat dibanding tahun sebelumnya. Selebihnya, 78,2 persen perokok adalah kaum remaja--angka ini melejit dua kali lipat dari tiga tahun sebelumnya. Celakanya, sebagian besar (70 persen) masyarakat miskin termasuk yang kecanduan rokok. Berdasarkan Survei Sosial-Ekonomi Nasional 2005, keluarga miskin ini telah membelanjakan 12,4 persen pendapatannya untuk rokok. Ini berarti mereka memilih mengorbankan kebutuhan gizi keluarga demi nikotin.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan, yang masih berlaku, tak cukup melindungi masyarakat--terutama remaja dan anak-anak--dari bahaya rokok. Pemerintah memang telah mengeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2003, yang mengatur perlindungan dari bahaya rokok. Namun, peraturan ini juga tak cukup memadai.

Itu sebabnya, ratifikasi atas konvensi internasional itu, juga pengesahan Undang-Undang Pengendalian Tembakau, mendesak untuk segera diwujudkan. Pemerintah memang telah menyusun draf RUU tentang Pengendalian Tembakau. Namun, hingga saat ini draf tersebut masih mengendap di parlemen dan belum jelas kapan akan dibahas.

Pemerintah tak perlu khawatir bahwa regulasi akan benar-benar menghancurkan ekonomi petani tembakau dan seluruh rantai industri rokok. Mungkin akan terjadi sedikit guncangan di kalangan petani tembakau karena produksi berkurang. Namun, mereka bisa dianjurkan mensubstitusi produk dengan menanam komoditas lain, seperti teh. Industri rokok pun tetap bisa bertahan, misalnya dengan cara memperbesar ekspor.

Dampak pembatasan tembakau terhadap perekonomian bisa ditekan lagi, apalagi kebijakan itu dilakukan secara bertahap. Semua pengorbanan ini tidaklah seberapa dibandingkan dengan besarnya kerugian masyarakat akibat kecanduan nikotin.

sumber: Tempo Interaktif

Cukai Tembakau untuk Dunia Kesehatan

2009-02-26T01:16:00.000-08:00

MK melanjutkan sidang uji materi Undang-Undang Nomor 39 tahun 2007 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1985 tentang Bea Cukai (UU Cukai) terhadap Undang-Undang Dasar 1945, dengan agenda mendengar keterangan ahli dari pihak Pemerintah, Selasa (24/2). Dalam persidangan kali ini, Pemerintah mendatangkan Menteri Keuangan Sri Mulyani sebagai ahli.

Perkara 54/PUU-VI/2008 ini diajukan oleh Gubernur Nusa Tenggara Barat, H.M. Zainul Majdi, MA, mewakili Pemerintah NTB. Pemohon meminta MK membatalkan Pasal 66A ayat (1) UU Cukai karena bertentangan dengan Pasal 33 ayat (4) UUD 1945. Pasal 66A ayat (1) menyatakan: Penerimaan Negara dari cukai hasil tembakau yang dibuat di Indonesia dibagikan kepada provinsi penghasil cukai hasil tembakau sebesar 2% (dua persen) yang digunakan untuk mendanai peningkatan kualitas bahan baku, pembinaan industri, pembinaan lingkungan sosial, sosialisasi ketentuan di bidang cukai, dan/atau pemberantasan barang kena cukai ilegal.

NTB, sebagai provinsi penghasil tembakau terbesar di Indonesia, merasa sangat dirugikan atas berlakunya Pasal 66A ayat (1) UU Cukai karena, berdasarkan kenyataan, cukai hasil tembakau hanya diberikan kepada provinsi penghasil cukai tembakau, dalam hal ini provinsi yang memiliki pabrik rokok, sedangkan Provinsi NTB tidak.

Melanjutkan pemaparannya tentang cukai hasil tembakau, Sri Mulyani mengatakan bahwa harus ada pembedaan provinsi sebagai penghasil cukai tembakau dan penghasil tembakau. Ketentuan dalam Pasal 66A ayat (1) sudah sesuai dan tidak bertentangan dengan UUD 1945.

Tidak hanya masalah cukai, sambung Mulyani, daerah-daerah seringkali meminta dana untuk kesejahteraan masyarakat dan pelestarian lingkungan dari pemerintah pusat. Jaminan dana untuk kesejahteraan tersebut sebenarnya telah dialokasikan seluruhnya melalui dana alokasi umum dan telah sesuai konteks menurut standar nasional. “Apabila Pasal tersebut dibatalkan oleh MK, maka yang rugi adalah daerah,” tandas Sri Mulyani.

Sementara itu, Kuasa Hukum Pemohon, Andy Hadiyanto, menyatakan bahwa Provinsi NTB hanya ingin mendapatkan haknya yakni 2% dari hasil cukai tembakau. “Selama ini NTB berjasa besar terhadap negara melalui hasil tembakau, tapi tidak pernah menikmati hasil tersebut. Jadi, wajar saja kalau NTB menginginkannya demi kesejahteraan petani tembakau,” katanya.

Menanggapi hal tersebut, Sri Mulyani menjelaskan bahwa cukai hasil tembakau digunakan untuk membatasi frekuensi masyarakat dalam mengkonsumsi tembakau terutama rokok demi kesehatan. “Sebagai konsekuensinya, hasil cukai tersebut nantinya digunakan untuk dunia kesehatan,” tambahnya. (Rojil NBA)

foto: Dok. Humas MK/Annisa L

sumber: MK

PENGHASIL TEMBAKAU TUNTUT MENERIMA CUKAI

2009-02-11T03:12:00.000-08:00

Tembakau jenis Virginia menempati posisi sentral di Indonesia karena dominan dipakai sebagai bahan rokok. Dari 180 ribu ton hasil tembakau Virginia, 35 ribu ton masih impor dari luar negeri dan 40 ribu ton berasal dari Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB). Namun, sebagai penghasil tembakau terbesar di Indonesia, NTB tidak pernah mendapatkan cukai hasil tembakau hanya karena tidak ada pabrik rokok di NTB.

Hal ini disampaikan Ahli dari Pemohon, DR. Prayitno Basuki, dalam sidang uji Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai (UU Cukai) yang dimohonkan oleh Gubernur Nusa Tenggara Barat, H.M. Zainul Majdi, MA, Selasa (10/2), di ruang sidang pleno MK.

Pemohon perkara Nomor 54/PUU-VI/2008 ini meminta MK membatalkan Pasal 66A ayat (1) UU Cukai karena dianggap bertentangan dengan Pasal 33 ayat (4) UUD 1945. Pasal 66A ayat (1) menyatakan: Penerimaan Negara dari cukai hasil tembakau yang dibuat di Indonesia dibagikan kepada provinsi penghasil cukai hasil tembakau sebesar 2% (dua persen) yang digunakan untuk mendanai peningkatan kualitas bahan baku, pembinaan industri, pembinaan lingkungan sosial, sosialisasi ketentuan di bidang cukai, dan/atau pemberantasan barang kena cukai ilegal.

Secara ekonomi, lanjut Basuki, Pemohon mengalami kerugian konstitusional karena NTB tidak menerima dua persen cukai tembakau senilai Rp. 230 miliar yang bisa digunakan untuk program peningkatan produktivitas, kemitraan, pembinaan sosial, dan pengelolaan konservasi lahan. “Padahal, untuk pengembangan tembakau nasional sampai tahun 2020, pemerintah menempatkan provinsi NTB khusus sebagai penyokong tembakau Virginia,” papar Basuki.

Berdasarkan perbandingan dengan Amerika sebagai negara penghasil tembakau, Basuki menerangkan bahwa seharusnya pemerintah Indonesia menerapkan kebijakan, antara lain, melakukan pembelian produk tembakau petani untuk menstimulasi produksi, memfasilitasi pengembangan produktivitas tembakau, memperbaiki pemukiman petani, “dan membuat sertifikasi untuk pengembangan kualitas tembakau,” ujar Dosen Fakultas Ekonomi Universitas Mataram ini.

Menambah keterangan Basuki, Ahli dari Pemohon Dr. Ir. Samsuri menjelaskan, yang menjadi isu global saat ini ialah penanaman tembakau dengan memakai bahan berbahaya serendah mungkin untuk menekan kerusakan lingkungan supaya tidak merugikan masyarakat. Untuk itu, baik petani, masyarakat, dan pemerintah diharuskan mampu menerapkan good agricultural practices. Kesuksesan program ini, lanjut Samsuri, ditunjang oleh tersedianya dana dari pemerintah pusat.

Berdasarkan penelitian Samsuri, satu batang rokok membutuhkan 10 sampai 25 persen tembakau Virginia. NTB, menurut Samsuri, bisa memenuhi kebutuhan itu dengan bantuan pemerintah pusat.

Untuk itu, dalam penafsiran Samsuri terhadap Pasal a quo, NTB seharusnya juga menerima dua persen hasil cukai karena NTB termasuk penyuplai bahan baku utama rokok. “Jika Kabupaten Pasuruan yang hanya mempunyai 150 hektar lahan tembakau bisa dapat cukai, mengapa Lombok (NTB) yang memiliki 20 ribu hektar lahan tembakau, justru tidak dapat cukai?” tanya Samsuri.

Memperkuat keterangan Ahli tersebut, Saksi Kepala Dinas Perkebunan Provinsi NTB, Mawari Haikal, menerangkan bahwa tantangan petani tembakau, antara lain, pada persoalan permodalan, persaingan ketat pemasaran terkait mutu, dan belum adanya lembaga agribisnis yang terpadu. Sedangkan peluang bagi petani tembakau, antara lain, terbukanya peluang di pasar internasional dan permintaan jumlah serta mutu yang meningkat. “Soal (peningkatan) mutu, perlu ada implementasi undang-undang Cukai untuk bisa turut membantu NTB (melalui penerimaan Cukai),” kata Haikal.

Selama ini, lanjut Haikal, NTB belum pernah merasakan cukai tembakau sehingga provinsi ini menanam tembakau bermodalkan kemampuan seadanya. “Kami berharap cukai tembakau ini, alangkah tepatnya, kalau dialokasikan ke NTB yang 70 sampai 80 persen mendukung produksi tembakau nasional,” urai Haikal.

Sementara itu, Kepala Dinas Pendapatan Daerah Provinsi NTB, Lalu Suparman, menerangkan bahwa selama ini NTB belum pernah menerima cukai tembakau. “Mudah-mudahan apa yang kami hajatkan (MK mengabulkan permohonan red.) bisa terpenuhi sehingga pemerintah NTB mampu membina petani dan pemeliharan lingkungan,” pintanya.

Dari sisi pengusaha, Pemangku Kemitraan PT Djarum, Iskandar, menjelaskan bahwa nilai utama tembakau terletak pada mutu dan permintaan konsumen. NTB, terang Iskandar, mampu menghasilkan 40 ribu ton krosok tembakau. Setiap batang rokok perlu enam hingga delapan gram krosok. Maka, dari NTB menghasilkan 30 miliar batang rokok per tahun. Berdasarkan kalkulasi tersebut, produksi sekarang berkisar antara 200 hingga 290 miliar batang. “Ini perlu dukungan dari pemerintah (pusat). Keterbatasan pemerintah daerah ialah belum ada kontribusi (dana) yang besar karena terkait prioritas pembiayaan,” jelas Iskandar.

Jika NTB turut menerima cukai, menurut Iskandar, hal itu akan membantu mewujudkan misi tiga B: better farming (meningkatkan kualitas tembakau dan lingkungan), better business (meningkatkan pemasaran), better living (meningkatkan kesejahteraan petani).
Menambah keterangan Iskandar, Saksi Pengusaha Tembakau di NTB, Albertus Magnus Sunarso, menjelaskan bahwa Indonesia masih mengimpor 30 ribu ton per tahun dari negara lain seperti China dan Zimbabwe karena mutu tembakau Indonesia masih tergolong rendah. “Jika bisa meningkatkan mutu tembakau Virginia, Indonesia bisa mengurangi impor,” kata Sunarso.

Tambah Sunarso, pengembangan pertanian tembakau berpotensi menyerap tenaga kerja. NTB memiliki potensi besar karena dari 60 ribu hektar lahan, baru bisa dimanfaatkan 20 ribu hektar. Dukungan cukai, menurut Sunarso, mampu turut membuka lapangan kerja dan peningkatan kualitas tembakau, serta upaya konservasi lingkungan dan lahan.

Alokasi dana cukai ini, urai Sunarso, untuk memenuhi tiga prinsip dana alokasi, antara lain, untuk membenahi kelembagaan petani tembakau, memajukan teknologi budidaya yang bertanggungjawab, dan meningkatkan kehandalan petani dalam meningkatkan kualitas tembakau.

Mulai tahun ini, papar Sunarso, pemerintah mengambil kebijakan menarik subsidi minyak tanah untuk petani tembakau dan menggantinya dengan konversi batubara. Untuk itu, perlu dana konversi untuk alih teknologi dari minyak tanah ke batubara. “Batubara tidak bersubsidi. Dana alokasi cukai ini sangat diperlukan membantu petani,” katanya.

Senada dengan Sunarso, Ketua Asosiasi Petani Tembakau di NTB, Lalu Hatman, mengharapkan petani tembakau NTB juga menerima dana cukai sebagaimana yang dirasakan petani tembakau di Jawa karena mereka harus membiayai alih teknologi konversi dari minyak tanah ke batubara. “Terus terang kami kekurangan biaya untuk mengubah tungku kami, oven kami. Per unit 10 juta kami keluarkan untuk investasi itu. Mohon Majelis Hakim mempertimbangkan supaya kami (petani tembakau) dari NTB ini dapat kucuran (dana cukai) dari pemerintah pusat,” terang Hatman. Jumlah oven yang harus dikonversi ialah 15 ribu unit.

Menanggapi penjelasan Ahli dan Saksi di atas, Majelis Hakim Konstitusi menanyakan jika Pasal a quo dihapus, apa hal itu tidak merugikan NTB karena tidak ada lagi dasar hukum untuk mengklaim cukai tembakau bagi Provinsi NTB. “Ada sekitar 23 ribu pekerja. Jika Pasal (66A ayat (1)) ini dicabut, semua pihak akan tidak dapat (cukai). Apalagi, MK sendiri tidak bisa membuat pasal baru, hanya bisa menegasikan pasal dalam undang-undang,” kata Hakim Konstitusi Muhammad Alim.

Menanggapi hal tersebut, Pemohon melalui Kuasa Hukumnya, Andy Hadiyanto, menegaskan bahwa mereka memang meminta dibatalkannya keberlakuan Pasal 66A ayat (1). “Dengan tidak berlakunya pasal tersebut, kami berharap pemerintah (pusat) mau mengubah ketentuan ini karena melihat kesulitan petani,” jelasnya.

Menurut Pemohon, frasa “provinsi penghasil cukai tembakau” dalam Pasal a quo ini tidak jelas. ‘”Fakta di lapangan yang mendapat bagian itu (provinsi) yang punya pabrik rokok. Yang pokok, ialah bagaimana akami mendapat bagian cukai ini, karena NTB termasuk provinsi yang berkontribusi bagi penerima cukai tembakau,” katanya. (Wiwik Budi Wasito)
sumber MK

Operasi Penertiban, 20 Perokok Ditahan

2008-11-24T00:26:00.001-08:00

DHONI SETIAWAN');" width="70" border="0" height="52" hspace="2">DHONI SETIAWAN');" width="70" border="0" height="52" hspace="2">

DHONI SETIAWAN

Seorang pria yang kedapatan merokok di Kawasan Dilarang Merokok digelandang petugas. Petugas Satpol PP bersama Badan Pengelola Lingkungan Hidup Daerah (BPLHD) DKI Jakarta melakukan operasi teguran simpatik Kawasan Dilarang Merokok (KDM) di Terminal Blok M, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Rabu (19/11). Operasi dilakukan guna menegakkan Perda Nomor 2 tahun 2005 dan SK Gubernur Nomor 75 Tahun 2005 mengenai larangan merokok di tempat umum.

Razia Perokok dalam Angkutan Kota Bogor /KompasTV

Artikel Terkait:

Rabu, 19 November 2008 | 11:50 WIB

JAKARTA, RABU - Operasi penertiban para perokok di Kawasan Dilarang Merokok (KDM) yang dilaksanakan petugas BPLHD (Badan Pengelola Lingkungan Hidup Daerah) di Terminal Blok M dan kawasan perkantoran Victoria sampai siang ini, Rabu (19/11), menahan sekitar 20 orang perokok.

Menurut wakil kepala terminal Blok M, A. Wani Zaroni, usaha ini sangat positif untuk menertibkan para perokok yang ada di terminal Blok M. "Karena sebelumnya bila ditegur oleh para petugas terminal mereka cenderung cuek. Namun dengan adanya sosialisasi ini saya berharap kesadaran untuk tidak merokok di sembarang tempat dapat terwujud," ujarnya di Jakarta, Rabu (19/11).

Untuk sosialisasi kali ini, selain petugas dari LSM, juga ada petugas dari penyidik pegawai negeri sipil sebanyak empat orang, petugas tramtib 14 personel, dari Polsek Metro jakarta Selatan 4 orang. Para perokok kebanyakan tertangkap di terminal, sedangkan di kawasan victoria petugas tidak menemukan para perokok di KDM.

Kepala BPLHD Jakarta Selatan, Joni Tagor mengatakan, sosialisasi kali ini bersifat pra yustisi, artinya mereka yang tertangkap belum akan dikenakan sanksi melainkan hanya diberi teguran dan diminta mengisi surat pernyataan untuk tidak mengulangi perbuatannya. "Untuk yustisinya sendiri akan diselenggarakan mulai Desember 2008. Saat ini masih tahap sosialisasi," kata Joni.

C11 08

Industri Rokok Berkembang, Petani Tembakau Tetap Tak Sejahtera

2008-11-24T00:15:00.000-08:00

LUCKY PRANSISKA

Perkebunan tembakau di Sumedang, Jawa Barat.

Senin, 24 November 2008 | 15:01 WIB

JAKARTA, SENIN - Meningkatnya produksi rokok dan tingginya keuntungan industri tidak otomatis memberikan tingkat kesejahteraan yang setara bagi para petani tembakau. Selama ini upah rata-rata buruh tani per bulan masih di bawah upah rata-rata nasional yaitu hanya sebesar 47 persen.

Di sisi lain, upaya pengendalian dampak tembakau terhadap kesehatan masyarakat, kemiskinan dan meningkatnya perokok remaja senantiasa mendapat tentangan lantaran alasan ekonomi, hilangnya lapangan kerja dan kerugian petani tembakau.

Hal ini terungkap dalam seminar yang diprakarsai Tobacco Control Support Center, Ikatan Ahli Kesehatan Masyarakat Indonesia bekerjasama dengan Lembaga Demografi Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia (LD FEUI), Senin (24/11), di Jakarta.

Dalam seminar itu dipaparkan hasil penelitian mengenai kondisi petani tembakau di 3 wilayah penghasil utama tembakau yaitu Kendal, Bojonegoro dan Lombok Timur.

Penelitian yang diadakan pertengahan tahun 2008 ini bertujuan mengetahui kondisi sosial ekonomi buruh tani dan petani pengelola, hubungan kerja dengan industri rokok dan pendapat petani tentang pengalihan usaha pertanian.

Lembaga Demografi FEUI menemukan bahwa sebanyak 69 persen buruh tani tembakau berpendidikan rendah (SD) atau tidak sekolah sama sekali. Lebih dari setengahnya atau 58 persen masih tinggal di rumah berlantai tanah.

Kondisi petani pengelola tidak jauh berbeda, 64 persen berpendidikan rendah (SD) atau tidak sekolah sama sekali, 42 persen masih menempati rumah berlantai tanah. Keuntungan petani pengelola sebesar rata-rata Rp 1 juta per bulan selama 4 bulan masa tanam. "Hal ini tidak seimbang dengan risiko usaha yaitu kegagalan panen karena iklim, serangan hama, turunnya harga dan kewajiban membayar utang," kata Abdillah Ahsan, peneliti dari Lembaga Demografi FEUI.

Biaya yang dikeluarkan untuk menanam tembakau juga cukup besar, mulai dari penyediaan bibit, pemupukan, hingga perawatan dan kemungkinan gagal panen. Biaya tanam itu didapatkan sebagian petani dengan berutang. "Petani tidak punya posisi tawar terhadap industri, terutama jika berkaitan dengan penentuan mutu tembakau yang menentukan harga," ujarnya.

Sementara itu, Departemen Pertanian telah meniadakan anggaran untuk mengurangi areal tembakau. Sejak tahun 2006, telah dijalankan program untuk mengurangi areal tembakau dan menggantinya dengan komoditas lain seperti wijen, jarak kepyar dan kopi. " Jadi, petani tetap mendapat penghasilan," kata Direktur Budidaya Tanaman Semusim Deptan Agus Hasanuddin.

EVY diambil dari www.kompas.com

Cheap Hotels, Good Idea!

2008-05-18T00:53:00.000-07:00

Who is said that smoker cannot make a trip to overseas? As smoker, once consideration if make a trip to overseas is looking for a cheap hotels but comfortable.
One day, my friend recommended to me, if you want to looking for the cheap hotels, for example go to London, there is Last Minute Hotels. So do if you will go to United State, there are cheap hotels that start from as little as USD$27.00. And if you go to Australia, there are cheap hotels too.
Now, I don’t worry again. If I want to make a trip to overseas I have good consdirations.

Pemprov DKI Kaji Ulang Perda Larangan Merokok

2008-05-11T06:50:00.001-07:00

3/02/08 13:56

Jakarta (ANTARA News) - Pelaksanaan Perda DKI Jakarta No. 2/2006 tentang Pengendalian Pencemaran Udara, yang mencakup larangan merokok di tempat-tempat tertentu, akan dikaji ulang karena pelaksanaannya dinilai belum efektif.

"Peraturan pelaksananya akan dipertajam agar lebih efektif. Sekarang sedang dikaji," kata Gubernur DKI Jakarta Fauzi Bowo di Balaikota Jakarta, Rabu.

Perubahan Perda itu disebut Fauzi antara lain dengan melibatkan unsur masyarakat lebih ekstensif, tidak seperti sekarang ini peraturan tersebut seakan-akan hanya dijalankan oleh Pemprov.

"Susahnya, kalau peraturan daerah dijalankan sendiri oleh Pemprov, saya kira tidak efektif. Harus melibatkan unsur masyarakat. Dalam tiap peraturan kan harus selalu ada unsur komponen masyarakat," ujarnya.

Ia mencontohkan bahwa pembuatan peraturan mengenai pengendalian pencemaran udara harus melibatkan lembaga swadaya masyarakat (LSM) terkait.

"Untuk larangan merokok juga begitu, saya pikir harus lebih banyak unsur masyarakat yang dilibatkan," katanya.

Fauzi melihat pelaksanaan perda larangan merokok tersebut belum dilaksanakan dengan tertib karena masyarakat belum melihatnya sebagai sebuah kebutuhan.

"Selama ini (perda larangan merokok) masih `taken for granted`," katanya.

Dengan keterlibatan masyarakat, Fauzi berharap agar perda yang juga mewajibkan setiap gedung mempunyai ruangan khusus untuk merokok itu dapat dijalankan dengan efektif, termasuk juga di setiap pusat perbelanjaan.

"Saya lihat di beberapa tempat seperti Plaza Senayan yang tadinya tertib, sekarang jadi kendor (pengawasannya)," katanya memberi contoh.(

Alokasi Cukai Hasil Tembakau Rp200 M

2008-05-11T06:34:00.000-07:00

Senin, 5 Mei 2008 - 10:52 wib

Rani Hardjanti - Okezone

JAKARTA - Menteri Keuangan Sri Mulyani menetapkan alokasi dana alokasi cukai hasil tembakau tahun anggaran 2008.

Hal itu tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 60/PMK.07/2008 tentang Dana Alokasi Cukai Hasil Tembakau Tahun Anggaran 2008.

Dana alokasi cukai hasil tembakau tersebut merupakan bagian dari transfer ke daerah dalam bentuk dana penyesuaian tahun anggaran 2008. Rencananya akan digunakan untuk melaksanakan penugasan dari pemerintah sekurang-kurangnya untuk, mengurangi cukai palsu, sosialisasi peraturan di bidang cukai, dan pemetaan industri rokok.

Besaran dana Rp200 miliar ini, terdiri dari provinsi/kabupaten/kota di provinsi Sumatera Utara sebesar Rp1.426.990.000, provinsi/kabupaten/kota di provinsi Jawa Barat sebesar Rp9.477.790.000, provinsi/kabupaten/kota di provinsi Jawa Tengah sebesar Rp52.195.765.000, provinsi/kabupaten/kota di provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta sebesar Rp1.049.600.000, provinsi/kabupaten/kota di provinsi Jawa Timur sebesar Rp135.849.855.000.

"Besarnya dana alokasi dimaksud berdasarkan pembagian yang ditetapkan oleh gubernur dan merupakan bagian dari pendapatan daerah yang dianggarkan dalam APBD 2008 pada kelompok lain-lain pendapatan yang sah," ujar Kabiro Humas Depkeu Samsuar Said, dalam keterangan tertulisnya, di Jakarta, Senin (5/3/2008).

Sementara itu, penyaluran dana alokasi cukai hasil tembakau tahun anggaran 2008 dilakukan dengan cara pemindahbukuan dari rekening kas umum negara ke rekening kas umum daerah yang dilaksanakan secara triwulanan.

Penyaluran dana alokasi tersebut untuk triwulan pertama sampai dengan triwulan ketiga masing-masing sebesar sepertiga dari keseluruhan penetapan dana alokasi cukai hasil tembakau di masing-masing provinsi/kabupaten/kota.

Untuk triwulan keempat adalah sebesar selisih antara penetapan alokasi definitif dengan jumlah dana yang telah disalurkan selama triwulan pertama sampai dengan triwulan ketiga. (rhs)

Cukai Rokok Tembus Rp11 T

2008-05-11T06:25:00.000-07:00

Selasa, 22 April 2008

SURABAYA – Penerimaan cukai rokok pada triwulan pertama tahun ini mampu menembus Rp11 triliun. Angka itu lebih tinggi dibandingkan penerimaan cukai periode sama tahun lalu Rp9,9 triliun. Hal itu membuat produsen kian optimistis penerimaan cukai rokok tahun ini yang ditargetkan Rp44-45 triliun akan tercapai.

Bendahara Gabungan Perserikatan Pabrik Rokok Indonesia (GAPRRI) A.R. Adi Harnadi mengatakan, menigkatnya penerimaan cukai rokok tahun ini bukan karena pasar rokok kian membesar tetapi lebih karena upaya pemerintah dalam menertibkan rokok murah (tanpa atau menggunakan cukai palsu). Hal itu akan mendongkrak pembelian pita cukai tahun ini yang diperkirakan meningkat 4-5 persen. “Sebenarnya pasar rokok stagnan, tetapi ditertibkan, pabrikan rokok murah terdorong untuk membeli pita,” sebutnya kemarin (21/4).

Sebenarnya, menurut dia, pasar rokok telah stagnan sejak tahun lalu, dengan penjualan yang mencapai 260 miliar batang. Dari jumlah tersebut, 237 miliar batang tercatat menggunakan pita cukai sedangkan 23 miliar batang termasuk rokok murah.

Realisasi cukai rokok pada tiga bulan pertama tahun ini memapu meningkat padahal produksi rokok sedikit menurun. Hingga akhir triwulan pertama tahun ini, produksi rokok 55,6 miliar batang atau turun tipis dibandingkan periode sama tahun lalu 56 miliar batang. Itu terkait dengan pemberlakuan cukai baru yang tahun ini dimulai pada Januari lalu, sehingga pabrikan telah memesan pita cukai sejak November 2007. “Pemberlakukan cukai baru tahun lalu dimulai Maret sehingga pabrikan menyetok pita cukai sejak Januari,” ungkapnya.

Sebagai penyumbang cukai terbesar, pihaknya berharap agar pemerintah konsisten dalam menetapkan rencana kerja bagi pabrikan rokok. Pasalnya, saat ini ada kebijakan yang berlawanan antara departemen perindustrian, departemen keuangan, departemen kehutanan, dan departemen kesehatan.

Untuk mendukung kinerja produsen rokok, pemerintah perlu mulai mempersiapkan road map bagi pabrikan rokok yang dilalukan sejak 2007-2025. Pada 2007-2010, pemerintah akan mengutamakan penerimaan negara, tenaga kerja, dan keuangan. Pada 2010-2015, prioritas pemerintah adalah keuangan, tenaga kerja, dan kesehatan. ”Baru pada 2020, kesehatan akan menjadi fokus utama pemerintah,” ujarnya.

Untuk itu, pemerintah juga harus jelas dalam mengaplikasikan road map tersebut. Misalnya, dalam mendukung prioritas kesehatan, pemerintah perlu membina petani agar mulai menanam tembakau rendah nikotin agar nantinya tidak tergantung impor. Hal itu dimaksudkan agar sektor hulu-hilir industri rokok bisa tetap hidup. (ina/jpnn)

Sumbangan Cukai Rokok Masih Sangat Menawan

2008-05-11T06:15:00.000-07:00


(iPhA/Bayu Suta)

INILAH.COM – Secara bertahap, pemerintah akan mengurangi ketergantungan penerimaan negara terhadap cukai rokok. Perang terhadap rokok, karena alasan kesehatan, bakal digalakkan.

Ancar-ancarnya, ketergantungan terhadap cukai rokok itu akan dimulai pada 2010 mendatang. Saat itu pula, program lainnya untuk mengurangi asap rokok di udara Nusantara segera dimulai.

Sebuah langkah berani, tapi belum tentu bisa terwujud. Konsumen rokok, faktanya, hingga saat ini tetap tinggi. Lebih dari itu, sumbangan cukai rokok masih sangat menawan untuk diabaikan begitu saja. Sebuah simalakama yang harus dihadapi pemerintah.

Berdasarkan data Departemen Keuangan, rata-rata persentase kontribusi cukai rokok terhadap penerimaan dalam negeri sebesar 4-5%. Tetapi nilai cukai itu sendiri tiap tahun meningkat secara signifikan.

Pada 2006, nilai cukai rokok sebesar Rp 37,062 triliun atau 5,81% terhadap penerimaan dalam negeri sebesar Rp 637,9 triliun. Hingga November 2007 nilai cukai meningkat menjadi Rp 43 triliun atau 5,94% dari penerimaan dalam negeri sebesar Rp 724,2 triliun.

Tahun ini, dalam APBN 2008, penerimaan dari cukai rokok ditargetkan mencapai Rp 44 triliun. Artinya, 5,63% dari target penerimaan dalam negeri yang sebesar Rp 781,354 triliun, berasal dari cukai rokok.

Menurut Direktur Cukai Ditjen Bea dan Cukai, Frans Rupang, upaya pemerintah memerangi rokok sudah direncanakan. Langkah tersebut sebagai implementasi pedoman pelaksana (road map) yang telah disepakati dalam pembahasan lintas departemen.

Dalam road map tersebut, tarif cukai akan dinaikkan secara signifikan dan produksi objek cukai seperti rokok dibatasi setelah 2010. "Setelah 2010, kami akan sangat memperhatikan masalah kesehatan. Pemerintah akan memerangi perokok. Dalam road map itu diatur pembatasan jumlah produksi setelah 2010. Pastinya, penerimaan cukai bukan prioritas lagi," kata Frans.

Para analis ekonomi mengatakan, kebijakan apa pun yang akan diambil pemerintah untuk menekan konsumsi dan produksi rokok, tidak akan berdampak signifikan bila masyarakat sendiri belum sadar kesehatan.

Selama krisis, rakyat memang tidak ada uang, tapi produksi rokok tetap tinggi. Setelah tarif cukai dinaikkan pun tetap tinggi. Sehingga road map apa pun yang akan diterapkan pemerintah, tidak akan berpengaruh.

Sebenarnya, dilemanya bukan cuma persoalan cukai. Meski penerimaan dari cukai tidak seberapa besar dibanding sumber lain, industri rokok menyerap tenaga kerja yang besar. “Untuk itu, ekses yang harus diperhatikan pemerintah dari implementasi road map itu justru tenaga kerjanya,’’ kata Aviliani, seorang ekonom.

Berbagai kalangan tidak yakin setelah 2010 industri lain akan tumbuh dan mampu menyerap tenaga kerja sebanyak industri rokok. Nah! [I4]

Industri Rokok Tumbuh Berlipat

2008-05-11T06:05:00.000-07:00

Selasa, 01 April 2008 14:21:52

Laporan Wartawan JPNN - Editor : Susi Daryani

Jakarta-Gencarnya kampanye antirokok yang dilakukan sejumlah elemen masyarakat setahun belakangan ini tak membuat kinerja finansial para produsen rokok terpukul. Sepanjang tahun lalu, angka penjualan mereka menanjak, yang berarti batang rokok yang dijual semakin besar.

PT Hanjaya Mandala Sampoerna TBK, misalnya. Emiten berkode perdagangan HMSP ini tahun lalu membukukan pendapatan sebesar Rp 29,7 triliun; naik dari periode tahun sebelumnya yang sebesar Rp 29,5 triliun. Sekilas, angka pendapatan ini naik tipis. Sebab, pada penghitungan laporan keuangan 2006, perseroan masih menghitung pendapatan dari dua anak usahanya, yaitu PT Alfa Retailindo Tbk dan PT Sumber Alfaria Trijaya. ”Sejak akhir 2006 kita sudah melepas saham di dua anak perusahaan tersebut,” ujar Direktur Komunikasi HMSP Niken Rachmad kepada Jawa Pos (Radarkotabumi, red) kemarin (31/3).

Kata Niken, pada 2007, pendapatan dari dua anak usaha yang bergerak di bidang ritel itu tak lagi dihitung. Sehingga, kenaikan pendapatan terkesan tipis. ”Kalau tanpa dua anak perusahaan itu, pada 2006 pendapatan kita sebenarnya hanya Rp 26,68 triliun,” terangnya.

Kinerja HSMP sendiri, sambung dia, banyak ditopang oleh penjualan produk sigaret kretek tangan (SKT). ”Kontribusi penjualan SKT sekitar 55 persen,” bebernya. Sementara sisanya ditunjang oleh sigaret kretek mesin dan sigaret putih mesin, masing-masing 37 persen dan 8 persen. Total keseluruhan, produsen rokok yang berbasis di Surabaya itu berhasil menjual 60 miliar batang rokok. ”Naik hampir 3 persen dari capaian 2006,” kata Niken.

Imbas positifnya, perusahaan yang mayoritas sahamnya dikuasai Philip Morris itu tahun lalu berhasil mengerek laba bersihnya menjadi Rp 3,62 triliun, naik 2,8 persen dari tahun sebelumnya.

PT Bentoel Internasional Investama Tbk (RMBA) juga meraih kinerja positif. Produsen rokok asal Malang itu tahun lalu berhasil membukukan pendapatan sebesar Rp 4,58 triliun, menanjak sekitar 53 persen dibanding periode sebelumnya.

Sekretaris Perusahaan RMBA Satrija Budi Wibawa menyatakan, laba bersih perseroan tahun lalu mencapai Rp 242, 91 miliar, naik sebesar 65 persen dibanding periode 2006. ”Capaian ini tidak terlepas dari keberhasilan perseroan menaikkan volume penjualan,” ujar Satrija kemarin (31/3).

Tahun lalu, pemilik klub sepak bola Arema Malang itu berhasil menjual lebih dari 15 miliar batang. ”Itu naik sebesar 42 persen jika dibandingkan volume penjualan pada 2006,” bebernya. Perseroan juga berhasil menekan beban kerugian rokok rusak dari Rp 6,92 miliar pada 2006 menjadi Rp 6,2 miliar.

Satrija menambahkan, tahun ini RMBA menyiapkan belanja modal sebesar Rp 500 miliar. ”Di antaranya untuk membangun pabrik pengolahan tembakau,” tuturnya. Di samping itu, belanja modal tersebut akan digunakan perseroan untuk menambah jumlah mesin produksi rokok dan kemasan.

Sayangnya, baik Niken maupun Satrija enggan memaparkan target perseroan tahun ini. Baik itu terkait pendapatan maupun laba bersih. Keduanya berjanji akan memaparkannya pada public expose perseroan yang direncanakan bulan depan.

Sementara produsen rokok kelas kakap lainnya, PT Gudang Garam Tbk, tak kalah cemerlang. Perusahaan asal Kediri itu tahun lalu berhasil membukukan pendapatan sebesar Rp 28,1 triliun, naik sekitar 7 persen dibanding periode 2006 yang mencapai Rp 26,3 triliun. Laba bersih mereka terkerek ke angka Rp 1,44 triliun, naik sekitar 40 persen dibanding 2006 yang sebesar Rp 1 triliun.

Pada perdagangan kemarin, saham HMSP dijajakan menurun 1,89 persen ke level Rp Rp 13 ribu, RMBA turun 4,44 persen menjadi Rp 430. Sementara GGRM menurun 4,38 persen menjadi Rp 7.650. (*)

Menyusul Penetapan Kenaikan Tarif Cukai

2008-05-11T06:01:00.000-07:00

JAKARTA – Upaya pemerintah mengejar target pendapatan dari cukai Rp 36,5 triliun tahun ini direalisasikan dengan menaikkan harga jual eceran (HJE) rokok yang mulai berlaku 1 April 2006. Meski persentase tarif cukai tidak berubah, kenaikan HJE 10 persen sama dengan naiknya setoran pajak pabrikan rokok kepada pemerintah.
Para pengusaha rokok mengaku terkejut atas keputusan tersebut. Ketua Gappri (Gabungan Perserikatan Pabrik Rokok Indonesia), Ismanu Sumiran, mengatakan bahwa industri rokok akan mengalami keterkejutan selama tiga bulan. Dalam kurun waktu itu, industri rokok akan berpikir untuk menetapkan besaran kenaikan harga jual.

“Namun, tidak mungkin langsung 10 persen. Itu berat. Kenaikannya akan dilakukan bertahap,” jelas Ismanu.

Hingga saat ini, lanjut dia, industri rokok SKT (sigaret kretek tangan) belum diajak bersosialisasi soal keputusan kenaikan HJE yang tertuang dalam peraturan menteri keuangan itu. “Mungkin ya ini sosialisasinya. Peraturannya kan baru berlaku April nanti,” ujarnya.

Bos pabrik rokok kretek di Tulungagung itu mengaku tidak yakin pemerintah akan mengubah kebijakannya jika industri memprotes kebijakan tersebut. “Ya kita terima saja,” katanya.

Untuk produksi rokok, dia optimistis tidak akan terlalu berpengaruh. Syaratnya, kata dia, pemerintah harus aktif memberantas perusahaan rokok tanpa izin. “Pemerintah harus konsisten dengan kebijakan ini. Kami tidak minta insentif yang lain,” jelasnya.

Keputusan kenaikan HJE itu dirilis Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati melalui PMK Nomor 16/PMK.04/2006 tentang Kenaikan Harga Dasar Hasil Tembakau dan Nomor 17/PMK.04/2006 tentang Harga Dasar dan Tarif Cukai Hasil Tembakau. Kedua PMK tersebut ditandatangani pada 1 Maret lalu.

Dalam salinan PMK itu tertulis, kenaikan HJE 10 persen diberikan merata untuk semua golongan pengusaha pabrik atau importer. Dalam keterangan resminya, Kepala Biro Humas Departemen Keuangan Marwanto Harjowiryono mengungkapkan, tarif cukai yang diberlakukan tidak berubah.

“Contohnya, untuk sigaret kretek mesin (SKM) golongan pengusaha pabrik I yang HJE minimumnya per batang semula Rp 460 menjadi Rp 510. Sedangkan, golongan II yang semula Rp 380 menjadi Rp 420, dan golongan III dari Rp 370 menjadi Rp 410,” ungkapnya.

Sementara itu, untuk sigaret kretek tangan (SKT) golongan pengusaha pabrik I yang HJE minimumnya per batang semula Rp 400 menjadi Rp 440. Untuk golongan II, yang semula Rp 330 menjadi Rp 365, golongan III/A dari Rp 320 menjadi Rp 355, dan golongan III/B dari Rp 230 menjadi Rp 255.

Marwanto menegaskan, kebijakan itu diambil untuk mencapai target penerimaan negara di sektor cukai. Dalam APBN 2006 disebutkan, target penerimaan cukai mencapai Rp 36,51 triliun.

Penerimaan cukai tahun lalu melebihi target. Yakni, dari Rp 32,5 triliun yang ditargetkan terealisasi Rp 33,2 triliun. Komoditas rokok telah menyumbang lebih dari 90 persen di sektor itu. Dari semua komponen penerimaan perpajakan tahun lalu, hanya penerimaan cukai yang melebihi target APBN. Hal itu disebabkan kenaikan HJE rokok yang juga diberlakukan tahun lalu. (jpnn)

Pajak Rokok Bakal jadi PAD

2008-05-11T05:59:00.000-07:00

Kamis, 24 April 2008

Pontianak,- Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat mengupayakan pungutan pajak rokok menjadi pendapatan asli daerah (PAD). Pengusulannya sudah diajukan seiring dengan pembahasan revisi Undang-Undang No. 34 tahun 2000 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Kepala Dinas Pendapatan Daerah, Darwin Muhammad mengatakan, ada komponen dari harga rokok tersebut yang masuk menjadi pajak daerah. Selama ini daerah hanya menerima pembagian pajak rokok dari Dana Alokasi Umum (DAU). “Kalau pusat mau memberikan kewenangan kepada daerah, tentu saja akan jadi pendapatan daerah,” kata Darwin di Pontianak, kemarin.

Ia menambahkan, pajak rokok itu akan dibebankan kepada distributor. Namun pihaknya tidak menginginkan harga rokok di pasaran menjadi naik dengan alasan kewajiban membayar pajak. “Kami masih menghitung besaran persentase untuk pajak rokok untuk daerah tersebut,” kata Darwin.

Menurutnya, usulan agar pajak rokok bisa ditarik oleh daerah karena keinginan Asosiasi Dinas Pendapatan se-Indonesia. Dalam pertemuan bersama, disepakati kalau pungutan pajak rokok menjadi kewenangan daerah. “Belum ada pembahasannya. Tapi kami berharap usulan itu menjadi salah satu klausal dalam revisi undang-undang yang sedang dibahas,” katanya.

Darwin mengatakan dengan masuknya jenis pajak ini ke dalam undang-undang tentu akan membawa angin segar bagi daerah. “Teknis penarikan pajak akan diatur kemudian. Tentunya harus ada regulasi dulu, baru kita bisa berbicara teknis,” ungkapnya.

“Target murni PAD sebesar Rp440,99 miliar. Sedangkan target dana perimbangan sebesar Rp847,68 miliar untuk tahun 2008,” ungkapnya. Dia menyebutkan peningkatan PAD hanya melalui pemungutan PKB, BBNKB dan PPB-KB. Menurut dia, dengan adanya pungutan pajak rokok di daerah akan memberikan pemasukan yang lebih. (mnk)

Perokok Pemula Usia 7 tahun

2008-05-03T12:27:00.001-07:00

Rabu, 16 April 2008 | 18:00 WIB

TEMPO Interaktif, Jakarta:–Dalam tiga tahun antara tahun 2001-2004, jumlah perokok pemula di Indonesia naik dari 0,4 persen menjadi 2.8 persen. Bahkan penelitian terakhir di sejumlah daerah seperti Bandung, Padang, Yogyakarta dan Malang pada 2004 menyebutkan, perokok pemula berusia 7 tahun.

Fenomena ini disampaikan Ketua Umum Forum Komunikasi Pembinaan dan Pengembangan Anak Indonesia, Rachmat Sentika dalam sebuah diskusi di Jakarta, hari ini, Rabu (16/4). “Selama tahun 1990-2000 usia perokok pemula turun jadi 10 tahun dari 15 tahun di awal 70-an, “kata Rachmat.

Dalam diskusi itu, Menteri Kesehatan Siti Fadilah Supari menuturkan anak sebagai korban terlemah asap rokok. Usaha menghentikan merokok pada anak, menurutnya harus dimulai dari keluarga. "Tak ada seorang yang bisa melindungi anaknya sebaik ibu" ujarnya.

Serangan industri rokok dari iklan dan sponsor, menurut Menteri Siti sudah membuat rancu bahaya merokok. Kemasan rokok di Indonesia, kata Siti, juga tak bisa memberi peringatan soal bahaya merokok. "Orang Indonesia itu paling bisa ngeles", tuturnya.

Siti menceritakan koleganya, seorang dokter ahli jantung yang nota bene musuh utama bahaya rokok, sampai meninggalnya tetap merokok.

Ketua Komisi Perlindungan Anak Indonesia, Masnah Sari menuntut tanggung jawab orang dewasa terhadap kesehatan anak dari bahaya merokok. "Bapak-bapak yang merokok di depan anaknya, itu secara tidak sadar sudah mengiklankan rokok," tuturnya.

KPAI mengupayakan masuknya pasal-pasal perlindungan anak dalam UU Kesehatan yang sekarang dibahas Komisi IX Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). "Minggu depan kami akan datang ke DPR,"janjinya.

Dianing Sari

Di Prancis, Deklarasi Undang-Undang Larangan Merokok di Cafe

2008-05-03T12:18:00.001-07:00

Mulai awal tahun 2008 ini, pemerintah Prancis mencatat sejarah baru dengan mendeklarasikan anti rokok secara resmi dengan undang-undang larangan merokok di café.

Itulah keputusan yang kini diterapkan setelah setahun sebelumnya pemerintah sudah membuat undang-undang larangan merokok di instansi pemerintah atau di tempat umum. Maka sejak hari Rabu (2/1) setiap café, restoran dan tempat-tempat hiburan malam termasuk kasino dan berbagai lokasi umum, mulai dilaksanakan aturan larangan merokok. Yang melanggar, tentu saja ada hukumannya, yakni denda sebesar 68 euro.

Uniknya hukuman denda tidak hanya jatuh pada si pelaku, tapi juga pada pemilik restoran, café dan tempat hiburan yang menjadi tempat merokok itu. Bahkan si pemilik harus membayar denda 135 euro untuk seorang perokok yang merokok di tempat miliknya.

Perang anti rokok ini mendapat perhatian serius pemerintah Prancis. Menurut Menteri Kesehatan Prancis, dalam satu tahun ada 60 ribu orang yang meninggal karena racun rokok. Karena itulah, undang-undang Prancis berupaya menyentuh wilayah "perokok pasif" agar mereka tidak terkena dampak berbahaya akibat orang yang merokok di dekat dan di sekitar mereka.

Pengelola café dan tempat hiburan, menganggap undang-undang ini sebagai bencana. Khususnya mereka tahu bahwa para pelanggan umumnya adalah kaum perokok. Namun regulasi anti rokok di Prancis juga memberi peluang lain, agar pengelola menyediakan ruangan khusus merokok di tempat mereka. (na-str/iol)

Di Jepang, Di Bawah 20 Tahun Dilarang Merokok

2008-05-03T12:12:00.000-07:00

Senin, 22 Okt 07 05:01 WIB

Tahun depan, para perokok di Jepang, hanya mereka yang berusia 20 tahun ke atas saja. Kelompok usia di bawahnya, bakal kesulitan mendapatkan rokok dari tempat-tempat umum. Saat ini telah di design kartu pintar yang digunakan oleh para pecandu rokok untuk bisa membeli rokok. Kartu itu hanya diberikan kepada mereka yang secara usia dianggap layak merokok, yakni 20 tahun ke atas. Praktis, anak-anak tidak bisa membeli.

Kartu pintar itu dikeluarkan dalam rangka perang terhadap meningkatnya jumlah anak-anak yang merokok. Memasuki bulan Juli tahun depan, mesin penjual rokok elektronik di Jepang yang jumlahnya 870 riu buah, harus meminta smart card yang disebut “taspo”. Kartu itu berisi foto perokok dan hanya dimiliki oleh mereka yang berusia 20 tahun ke atas, sebagai usia minimum perokok sesuai undang-undang.
Kartu Taspo berwarna biru untuk membeli rokok itu, akan dibagikan secara Cuma-Cuma oleh The Tobacco Institute, setelah para perokok mengisi formulir dan menyerahkannya kembali untuk mendapat kartu Taspo. The Tobacco Institute berhasil menghimpun tiga perusahaan besar rokok di Jepang, termasuk Japan Tobacco Inc dengan dana sebesar 780 juta dolar untuk membuat mesin penjual rokok. Menurut Japan Tobacco Inc, pekan lalu, jumlah orang Jepang yang merokok sudah mengalami penurunan menjadi 26% dari semula 34% dalam tahun lalu. Sebelumnya di tahun 1966, jumlah perokok di Jepang 49% dari total penduduknya. Menurut Kementerian Kesehatan Jepang di tahun 2004, 13% anak laki-laki, dan 4% anak perempuan di SMU (antara usia 17-18) merokok setiap hari.

Tobacco Institute, bertekad pemerintah Jepang bisa mengeluarkan undang-undang baru yang memperkecil jumlah perokok. (na-str/aljzr)

Peringatan Bahaya Rokok Tidak Efektif

2008-05-03T12:08:00.000-07:00

17-01-2008
Berdasarkan studi Pusat Penelitian Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia (FKM-UI), peringatan kesehatan di bungkus rokok yang berbunyi "Merokok Dapat menyebabkan Kanker, Serangan Jantung, Impotensi dan Gangguan Kehamilan dan Janin" tidak efektif.
Hal ini disebabkan, pesannya berbentuk tulisan dengan ukuran kecil dan ditempatkan pada permukaan belakang bungkus rokok.
Hal itu disampaikan Dr. Widyastuti Soerojo, M.Sc., Ketua Tobacco Control Support Center (Badan Khusus Pengandalian Tembakau, Ikatan Ahli Kesehatan Masyarakat/TCSC- IAKMI) dalam Jumpa Pers “Hasil Studi Peringatan Bahaya Rokok pada Kemasan Rokok”, di Kantor Yayasan Kanker Indonesia (YKI) Jakarta tanggal 8 Januari 2008. Jumpa Pers selain dihadiri insan pers juga LSM Peduli Masalah Rokok seperti Lembaga Menanggulangi Masalah Rokok (LM3), Komnas Anak, Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI), Komnas Pengendalian Tembakau, Anggota DPR dan wakil Depkes dan Badan POM.

Lebih lanjut ditegaskan, pelaku bisnis menggunakan standar ganda dalam menerapkan peringatan kesehatan. dr. Widyastuti mencontohkan, Marlboro yang dijual di Indonesia dan Singapura berbeda dalam mencantumkan peringatan kesehatan. ”Di Indonesia, peringatan kesehatan berbentuk tulisan dan penempatannya dibelakang bungkus rokok. Sedangkan di Singapura menggunakan gambar disertai tulisan dan besarnya setengah dari bungkus rokok”, ujar dr. Widyastuti.

dr. Widyastuti menambahkan, di negara lain seperti Canada, Brazil, Australia, Singapura, Thailand, Uruguay, Venezuela, India dan lain-lain telah menerapkan peringatan kesehatan berbentuk gambar. ” Karena itu pemerintah perlu mengatur kembali bentuk peringatan kesehatan di semua kemasan produk tembakau termasuk bungkus rokok. Peringatan kesehatan di bungkus rokok hendaknya berbentuk gambar dan tulisan”, kata dr. Widyastuti.

Sementara itu, Dra. Rita Damayanti, yang memaparkan hasil studi Puslit FKM-UI, menyatakan survei dilakukan terhadap 1.239 responden di daerah urban dan rural yang mewakili kelompok prefesional, anggota dewan, pekerja rumah produksi/film, PNS, buruh pabrik, golongan miskin kota, pekerja hiburan, pekerja transportasi, petani nelayan, pelajar SMP, SMA dan mahasiswa. Sedangkan studi kualitatif menggunakan FGD untuk memperoleh pendapat masyarakat tentang gambar yang efektif sebagai peringatan bahaya rokok.

Menurut Dra. Rita, kesadaran mengenai bahaya merokok sangat rendah. Hanya 9% yang mengaku tidak pernah merokok di hadapan orang lain, bahkan hal ini juga terjadi di kalangan pelajar. Hasil studi terhadap berbagai segmen masyarakat di Jakarta dan Cirebon menyatakan hampir semua responden pernah membaca peringatan kesehatan di bungkus rokok yang berisi 5 pesan sekaligus dan tidak pernah diganti. Kebanyakan responden (42,5%) tidak percaya akan kebenaran isi peringatan kesehatan, 20% mengatakan tidak jelas dan 25% responden sudah tidak peduli karena terlanjur ketagihan).

Untuk pilihan peringatan kesehatan yang terbanyak dipilih oleh responden adalah gambar disertai tulisan. Sementara yang menginginkan gambar saja 15% dan tulisan saja 8%. Sebanyak 78% responden mengusulkan gambar dan tulisan dan memilih luas gambar sebesar 50% dari permukaan depan dan belakang bungkus rokok.
Peringatan kesehatan yang terbanyak dipilih responden adalah gambar paru-paru orang sehat dan perokok disertai tulisan ”Merokok Dapat Menyebabkan Kanker Paru-Paru dan Bronkitis Kronis”.

Studi merupakan kerja sama antara TCSC IAKMI dengan YKI, Yayasan Jantung Indonesia, Puslit Kesehatan FKM-UI dan South East Tobacco Control Alliance (SEATCA).

Tanggapan terhadap hasil studi
Fuad Baraja, dari LM3, menyatakan iklan rokok melalui Televisi hanya ada di Indonesia dan Nigeria. Gawatnya lagi, pada hari-hari libur beberapa kali stasiun TV Indonesia memutar film anak-anak pada jam 9.00 malam, dimana pada jam ini sesuai PP No. 19/2003 boleh menayangkan iklan rokok. Hal ini perlu dicermati karena membahayakan anak-anak.

Aris Merdeka Sirait, dari Komnas Anak, menyatakan sasaran iklan rokok adalah anak-anak sebagai pengganti mereka yang sudah uzur dan meninggal karena rokok. Karena itu iklan rokok harus dikendalikan. Di Singapura produsen rokok yang sama, bisa patuh untuk tidak beriklan di TV, tetapi kenapa di Indonesia tidak. Aris Merdeka Sirait juga mengkritisi Menteri Pendidikan Nasional yang menerima sumbangan dari industri rokok untuk menanggulangi buta aksara.

dr. Hakim Sorimuda Pohan, anggota Komisi IX-DPR, menyatakan kelainan bawaan yang dipantaunya melalui berita-berita media massa, setelah dilakukan pengecekan diketahui bahwa orang tua bayi merokok. Karena itu minta wartawan melakukan investigasi report, kalau terjadi kelainan bawaan dicari juga penyebabnya. dr. Hakim Sorimuda juga mengkritisi Baliho yang dipasang di Terminal II Bandara Soekarno Hatta, tentang ” Perilaku Hidup Sehat ” yang hanya mencantumkan 4 pesan saja tanpa ada pesan ke-5 yang berbunyi ”hindari rokok”.

dr. Kartono Mohamad, mantan Ketua IDI minta pemerintah membuat peraturan yang tidak merusak kesehatan masyarakat. Saat ini industri rokok pengaruhnya sudah merebak ke mana-mana seperti dunia pendidikan, perusahaan pers, redaksi media massa dan lain-lain.

http://www.depkes.go.id/index.php?option=news&task=viewarticle&sid=2964

Rusia Tandatangani MoU Anti Rokok

2008-05-03T12:03:00.000-07:00

Parlemen Rusia membuat langkah penting bagi masyarakatnya. Baru-baru ini, mereka membuat MoU dengan Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) untuk melakukan perang terhadap rokok. Langkah ini dilakukan setelah dalam sebuah laporan kesehatan menunjukkan bahwa rokok telah menjadi faktor pengancam pertumbuhan penduduk di Rusia.

Lebih dari 60% kaum laki-laki Rusia adalah perokok, sedangkan 30%nya adalah kaum perempuan.

Dalam penelitian disebutkan bahwa 70% dari pelajar sekolah di Moskow usia 13-18 tahun adalah pecandu nikotin. Akibat begitu banyaknya para pecandu rokok di Rusia, disebutkan bahwa setiap tahun, ada sekitar 500 ribu orang meninggal diperkirakan karena serangan jantung akibat merokok.

Langkah yang ditempuh parlemen Rusia ini akan menjadi langkah penting bagi masyarakat Rusia untuk melepaskan diri dari kecanduan merokok yang telah menjadi ancaman populasi rakyat Rusia. Para pakar kesehatan mengatakan bahwa jumlah penduduk Rusia akan kurang dari 100 juta jiwa pada tahun 2050. Padahal di tahun 1992, penduduk Rusia pernah mencapai angka 142 juta jiwa. Kematian terbanyak di Rusia adalah kematian yang mempunyai kaitan dengan kebiasaan merokok.

Kini kesepakatan anti-rokok telah diikuti oleh 152 negara. Seluruh negara yang ikut dalam MoU itu, dengan ragam cara menyerukan untuk melarang iklan rokok, penjualan rokok secara bebas dan membatasi produksi rokok, selama lima tahun. Rusia sebenarnya pernah melarang iklan rokok untuk mengurangi perokok di tahan 2004, namun upaya itu tidak berhasil karena rokok masih menjadi bagian hidup penduduk Rusia. (na-str/aljzr)

PERTUMBUHAN PEROKOK INDONESIA TERCEPAT

2008-05-03T11:58:00.001-07:00

GloriaNet - Konsumsi rokok di Indonesia tumbuh paling cepat di dunia dan penyebab utamanya adalah perokok pemula. Menurut Menteri Kesehatan Achmad Sujudi, 44 persen perokok mulai pada usia 10-19 tahun dan 37 persen antara usia 20-29 tahun. Hal ini disampaikan Sujudi pada peringatan Hari Tanpa Tembakau sedunia di Jakarta (31/5), sebagaimana dilaporkan harian Sinar Harapan.

Bahaya merokok telah menjadi perhatian khusus beberapa negara dengan dikeluarkannya peraturan-peraturan tentang rokok. Kebijakan peraturan tersebut dalam bentuk ketentuan kawasan tanpa rokok, pembatasan penjualan rokok, pembatasan promosi dan iklan rokok, pembatasan kandungan nikotin dan tar dalam rokok.

Namun demikian, upaya tersebut belum mampu membendung naiknya konsumsi rokok di berbagai belahan dunia. Hal ini terlihat dari meningkatnya jumlah perokok setiap tahun termasuk Indonesia yang menduduki ranking 4 setelah Cina, Amerika, dan Jepang.

Perlu diketahui rokok saat ini sudah merupakan penyebab kematian pada satu di antara 10 orang dewasa di dunia. Kondisi ini cenderung semakin parah hingga pada tahun 2030 diperkirakan akan menyebabkan sekitar 10 juta kematian per tahun.

"Ini berarti bahwa rokok akan menjadi penyebab kematian yang paling tinggi di antara penyakit lain, seperti tuberculosis, pnemoia, dan diare," ujar Menkes. (GCM/*)

KPAI Gagas UU Larangan Rokok Bagi Anak

2008-05-03T11:53:00.000-07:00

09/02/08 21:52

Magelang (ANTARA News) - Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) menggagas perlunya suatu Undang-undang (UU) menyangkut larangan merokok bagi anak-anak karena peredaran rokok di Indonesia semakin tidak terkendali.

"Para perokok pemula semakin berusia muda," kata Sekretaris KPAI Hadi Supeno di Magelang, Sabtu Pada Tahun 1970, katanya, perokok pemula berusia 15 tahun, tahun 2004 berusia tujuh tahun sedangkan sekarang berusia antara 5 tahun hingga 9 tahun.

Ia mengatakan, hingga saat ini Indonesia merupakan satu-satunya negara anggota Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) di Asia yang belum meratifikasi "Framework on Tobacco Control".

Pada Tahun 1993, katanya, sebanyak 192 negara anggota WHO menetapkan konvensi pengendalian tembakau. Hingga saat ini sebanyak 137 negara telah meratifikasinya sedangkan lainnya termasuk Indonesia belum meratifikasi.

"Akibatnya peredaran rokok di Indonesia tidak terkendali, dan itu berbahaya bagi anak-anak," katanya.

Ia mengatakan, hasil penelitian KPAI perokok aktif di Indonesia sekitar 141,4 juta orang sedangkan jumlah penduduk Indonesia sekitar 220 juta orang. Cina dengan penduduk sekitar 1,2 miliar jiwa, perokoknya sekitar 300 juta.

Ia mengatakan, sekitar 80 persen dari total perokok Indonesia itu warga miskin dengan penghasilan sekitar Rp20 ribu per hari.

Sebanyak 2.846 tayangan di semua stasiun televisi di Indonesia selama 1 tahun, katanya, disponsori rokok, sedangkan 1.350 kegiatan nasional juga disponsori rokok.

Total produksi rokok pada tahun 1970 sekitar 33 miliar batang sedangkan tahun 2006 sekitar 230 miliar batang.

"Akibatnya sekitar 43 juta anak usia hingga 18 tahun terancam penyakit mematikan," katanya.

Ia menyatakan pentingnya pemerintah menekan perokok guna mencegah pengaruh buruk rokok bagi anak-anak.

Negara-negara maju seperti, Jepang, Inggris, dan Amerika Serikat berhasil menekan angka perokok secara signifikan. Tetapi di Indonesia justru mengalami peningkatan pesat.

Menurut dia, kebijakan pemerintah tidak mampu mengendalikan peredaran rokok karena rokok menjadi sumber pembiayaan pembangunan. Tahun 2007 cukai rokok mencapai sekitar Rp57 triliun.

Selain itu, katanya, Kementerian Perindustrian menjadikan rokok sebagai industri utama yang menyangga industri nasional, bahkan akan terus dikembangkan hingga Tahun 2020.

"Seharusnya jangan produksi rokok yang dinaikan tetapi cukai rokok yang dinaikan sehingga rokok menjadi barang mahal dan tidak bisa dicapai anak-anak," katanya.

Pemerintah, katanya, juga harus segera meratifikasi konvensi pengendilan tembakau karena di dalamnya mengatur larangan iklan rokok.

Ia juga mengatakan, rancangan amandeman undang-undang tentang kesehatan yang dalam pembahasan saat ini antara lain mengatur larangan rokok bagi anak-anak.

"Merokok bagi anak mengganggu pertumbuhan jaringan tubuhnya," katanya.

Hingga saat ini KPAI melakukan survei tentang rokok, menggalang kerjasama dengan lembaga swadaya masyarakat antirokok, melakukan lobi dengan berbagai pihak terkait, serta menggalang aliansi dengan pemangku kepentingan atas larangan merokok bagi anak, kata Hadi Supeno. (*)

COPYRIGHT © 2008

Type rest of the post here

80 Persen Perokok Berusia di Bawah 19 Tahun

2008-05-03T11:49:00.000-07:00

03/03/08 18:०९
Makassar (ANTARA News) - Sekitar 80 persen dari populasi perokok di Indonesia pada tahun 2007 ternyata berusia di bawah 19 tahun.

"Sesuai data Indonesia Tobacco Control Network (ITCN), proporsi perokok pemula remaja tersebut terus meningkat yang diikuti kelompok umur 5-9 tahun yang persentasenya naik dari 0,4 persen pada tahun 2001 menjadi 1,8 persen tahun 2004," kata Prof Dr Veni Hadju, PhD, Dekan Fakultas Kesehatan Masyarakat (FKM) Universitas Hasanuddin, Makassar, Senin.

Ia mengemukakan informasi tersebut saat tampil sebagai pembicara pada pertemuan evaluasi "Leadership dan Management for Tobacco Control" yang diselenggarakan oleh JaringanType your summary here Pengendalian Dampak Tembakau Indonesia di Hotel Sahid, Makassar.

Menurut dia, kondisi tersebut sangat memprihatinkan karena remaja menjadi sasaran utama calon konsumen jangka panjang.

Sementara generasi yang sudah terjerat atau ketagihan nikotin akan sulit sekali berhenti merokok. Padahal rokok mengandung 4.000 bahan kimia berbahaya yang dapat merusak tubuh sekaligus menguras kantong, katanya.

Fenomena mengejutkan lainnya adalah prevalensi merokok masyarakat miskin lebih tinggi dari masyarakat kaya.

Dari survei ITCN diketahui, dengan sumber daya rumah tangga yang terbatas, belanja rokok masyarakat termiskin adalah 11 persen dari pengeluaran bulanannya, sementara yang terkaya hanya 9,7 persen dari total pengeluaran bulanannya.

Sementara itu, perlindungan masyarakat dari dampak tembakau menempati prioritas rendah dalam program kesehatan masyarakat karena kentalnya kepentingan politis dengan dalih ekonomi.

"Belum adanya Undang-Undang pengendalian tembakau ini kemudian dimanfaatkan secara maksimal oleh industri tembakau untuk memperluas pasar penjualan zat adiktif. Bahkan ironisnya, mereka diposisikan sebagai penyelamat bangsa dari kemiskinan dan kebodohan," kata Veni.

Tak ayal lagi, paparnya, industri rokok mendapat kebebasan mutlak mengiklankan produknya dengan segala cara dan menggunakan semua jalur. Tak heran pula, jika tarif cukai di Indonesia adalah yang terendah di Asia setelah Cambodia.

Akibatnya, anak-anak, remaja dan masyarakat miskin dengan mudah membeli rokok yang terjangkau dan dapat pula diperoleh dengan membeli batangan sementara peringatan bahaya rokok bagi kesehatan yang tercantum di kemasan rokok hanya dijadikan hiasan.

Terkait dengan fenomena itu dan kurangnya keberpihakan pemerintah terhadap kesehatan masyarakat, Veni mendorong organisasi-organisasi masyarakat yang peduli masalah tembakau untuk melakukan penyelamatan generasi.

"Tantangan ini memang berat karena tidak mungkin dilakukan sendiri-sendiri, melainkan dibutuhkan kekuatan yang tangguh melalui jaringan kerja non struktural, guna terus menabuh genderang gerakan moral untuk mengendalikan dampak tembakau," ujarnya. (*)

Type rest of the post here

Rokok,Sumbangkan Inflasi Tinggi

2008-04-03T12:34:00.000-07:00

Selasa, 04/03/2008

PALEMBANG (SINDO) – Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Sumsel mencatat komoditas makanan tidak mendominasi nilai inflasi Palembang menjadi 0,35%.

Kepala BPS Provinsi Sumsel M Haslani Haris mengatakan, sepanjang Februari 2008, beberapa komoditas sandang dan perumahan menyumbang inflasi cukup besar hingga 0,09%.

”Iya benar, pada bulan itu harga kebutuhan beberapa jenis rokok baik yang keretek maupun filter mengalami kenaikan. Ini menyebabkan barang tersebut menyumbang inflasi sekitar 0,00944% untuk rokok keretek dan 0,0878% untuk rokok keretek filter,”ungkapnya saat menyampaikan berita resmi statistik di kantornya kemarin.

Bukan hanya itu,dia menuturkan, barang kebutuhan perumahansepertisemendan besi juga mewarnai jenis barang yang menyumbang inflasi selama Februari ini.Dia menyatakan, bulan sebelumnya komoditas makanan yang mendominasi, kali ini semen memberikan sumbangan inflasi sebesar 0,04% atau kenaikan harganya mencapai 5,9%.

Bahkan dia mengungkapkan, untuk besi beton, sumbangan inflasi yang diberikan mencapai 0,06% dengan kenaikan harga yang sangat tinggi mencapai 47,8%. Lebih jauh Hasalani menjelaskan, kelompok pengeluaran yang mengalami penurunan IHK (deflasi) pada Februari 2008, berasal dari empat jenis kelompok pengeluaran, masing-masing yaitu kelompok makanan jadi, minuman, rokok, dan tembakau sebesar 1,19%, kelompok perumahan 0,87%, kelompok sandang 0,32%, dan kelompok transportasi dan komunikasi 0,06%.

Berdasarkan pemantauan harga selama Februari 2008 pada empat pasar,harga konsumen, ujar Haslani,umumnya mengalami kenaikan. Jadi, Kota Palembang mengalami inflasi sebesar 0,35%, yang artinya mengalami penurunan dari inflasi secara nasional sebesar 0,65%. Dia menuturkan, inflasi sebesar 0,35% membuat akumulatif inflasi sampai Februari untuk Kota Palembang sebesar 1,26%, atau lebih tinggi dibandingkan akumulasi periode yang sama pada 2007.

”Jika perbandingannya demikian, berarti pada bulan itu memang ada komoditas-komoditas istimewa yang mengalami kenaikan, seperti semen, rokok, dan besi, yang justru tidak terjadi pada Januari–Februari 2007,” ungkapnya. Sementara itu, pengamat ekonomi Universitas Sriwijaya (Unsri) Didiek Susetyo memperkirakan, inflasi beberapa bulan ke depan cenderung naik, menyusul sentimen pasar yang terpengaruh oleh isu kabar kenaikan gaji PNS.

Dia memprediksi, inflasi tinggi cenderung terjadi hingga April mendatang, sesuai dengan ketentuan pemerintah yang akan merapelkan gaji PNS pada bulan tersebut. Sedangkan mengenai kenaikan harga komoditas rokok selama Februari, yang menyumbang inflasi tinggi diakuinya terjadi karena adanya penyelenggaraan eventevent berskala besar yang menggunakan sponsor rokok, sehingga membuat demandnya meningkat.

Karena itu, dengan akumulasi inflasi hingga Februari sebesar 1,26%, inflasi Kota Palembang ke depan diperkirakan tetap tinggi. Melihat akumulasi itu, sudah bisa diperkirakan nilai inflasi ke depan akan lebih tinggi dibandingkan 2007,”pungkasnya. (komalasari)